Nomor. 1.07.__.00 /PGRS/HNV/MRB/__ /200
Bismillahirrahmanirrahim
“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila” (QS: Al-Baqarah 275)
“Mencari yang halal itu wajib bagi setiap muslim” (HR: Thabrani)
1. IMAM MUTTAQIN Manager Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Baitul Maal wat Tamwil HANIVA, yang selanjutnya disingkat KJKS BMT HANIVA, yang berkantor di Jalan Raya Imogiri Timur Km. 11.1 Nomor 42 Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Mei 2007, sebagai Penerima Kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama ANWAN SANTOSO, S.Ag. Ketua Pengurus KJKS BMT HANIVA serta sah mewakili KJKS BMT HANIVA yang berkantor di Jalan Raya Imogiri Timur Km. 11.1 Nomor 42 Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat rumah :
Alamat pekerjaan :
Nomor KTP :
Nomor telepon :
Dalam hal ini didampingi, dibantu dan telah mendapatkan persetujuan dari suami/istri satu-satunya, yaitu:
Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat rumah :
Alamat pekerjaan :
Nomor KTP :
Nomor telepon :
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya disebut Para Pihak bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Perjanjian ini dilandaskan pada ketaqwaan kepada Allah SWT, saling percaya, ukhuwah islamiyah, dan rasa tanggungjawab.
2. Berdasarkan formulir pengajuan permohonan pembiayaan murabahah tanggal ....................... dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
3. Berdasar surat persetujuan pencairan pembiayan murabahah tanggal ............... dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak bersepakat untuk mengadakan akad pembiayaan murabahah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut;
Pasal 1
Pengertian
1. Akad pembiayaan murabahah adalah kesepakatan antara Para Pihak di mana Pihak Pertama membeli barang yang dipesan oleh Pihak Kedua dan menjualnya kepada Pihak Kedua sebesar harga pembelian barang ditambah biaya yang dikeluarkan dan keuntungan dengan pembayaran secara angsuran dalam jangka waktu yang telah disepakati.
2. Pembiayaan adalah penyediaan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang mewajibkan Pihak Kedua untuk mengembalikan tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan.
3. Barang adalah ....................... yang dapat dijadikajn obyek pembiayaan dan dihalalkan menurut syari’ah yang dibeli oleh Pihak Pertama dari ........................ sesuai pesanan Pihak Kedua.
4. Uang muka adalah dana yang disediakan Pihak Kedua sebagai tanda keseriusan atas pemesanan barang.
5. Hari Kerja adalah hari Senin sampai Sabtu, pada bulan yang bersangkutan kecuali hari libur.
Pasal 2
Jumlah Pembiayaan dan Penggunaan Barang
1. Berdasarkan prinsip murabahah, Pihak Pertama telah membeli barang sesuai pesanan, Pihak Kedua dengan identitas dan kualitasnya jelas sebagai berikut:
Untuk kendaraan
a. Jenis :
b. Tipe :
c. Nomor mesin :
d. Nomor rangka :
e. Warna :
f. Keadaan :
g. Jumlah :
Untuk komputer/laptop
a. Processor :
b. Tipe :
c. Warna :
d. Keadaan :
e. Jumlah :
Untuk rumah/kios usaha
a. Ukuran :
b. Tipe :
c. Alamat :
d. Warna cat tembok :
e. Keadaan :
f. Jumlah :
2. Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) di atas dibeli Pihak Pertama dari produsen dan atau toko ............. seharga Rp .........,00 (......... rupiah) kemudian dijual oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan harga Rp .........,00 (......... rupiah) sudah termasuk keuntungan atau margin.
3. Pihak Kedua telah memberikan uang muka atas barang yang dipesan kepada Pihak Pertama dalam bentuk tunai sebesar Rp .........,00 (......... rupiah).
4. Sehingga total pembiayaan yang wajib dilunasi oleh Pihak Kedua sebesar Rp .........,00 (......... rupiah).
5. Barang pada ayat 1 (satu) tersebut digunakan Pihak Kedua untuk keperluan ..........................
Pasal 3
Potongan Harga atau Diskon
Potongan atau diskon harga atas barang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 (dua) ayat 1 (satu) yang diberikan oleh pihak produsen dan atau toko penjual barang, baik yang terjadi sebelum akad maupun sesudah akad merupakan hak Pihak Kedua.
Pasal 4
Kepemilikan barang
1. Dengan disepakati akad ini, atas penyerahan barang yang dilakukan, maka Pihak Pertama telah menjual dan mengalihkan bukti kepemilikan barang kepada Pihak Kedua dalam keadaan yang telah diketahui oleh Para Pihak tanpa diterangkan lebih lanjut dalam akad ini, dan dengan ini Pihak Kedua membeli dan menerima barang dari Pihak Pertama, sehingga dengan demikian mulai hari ini Pihak Kedua adalah pemilik yang sah atas barang tersebut.
2. Pihak Pertama menjamin bahwa barang yang diserahkan adalah benar milik Pihak Pertama, tidak dalam sengketa, tidak dalam sitaan, tidak dalam tuntutan dari pihak manapun ataupun tidak dalam jaminan suatu hutang.
3. Pajak-pajak yang timbul dalam rangka pemindahan hak kepemilikan atas barang menjadi beban dan harus dibayar oleh Pihak Kedua.
Pasal 6
Jangka Waktu Pembiayaan
Pihak Kedua Wajib melunasi total pembiayaan yang telah diberikan Pihak Pertama untuk pembelian barang dalam jangka waktu ........... (................) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya akad ini, dan wajib dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal .......................... 200....
Pasal 7
Pembayaran Angsuran dan Denda
Mingguan
1. Pihak Kedua wajib melunasi total pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (dua) ayat 4 (empat) sejumlah Rp .........,00 (......... rupiah) secara angsuran kepada Pihak Pertama sebesar Rp .........,00 (......... rupiah) pada hari ........... setiap minggunya.
2 Mingguan
1. Pihak Kedua wajib melunasi total pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (dua) ayat 4 (empat) sejumlah Rp .........,00 (......... rupiah) secara angsuran kepada Pihak Pertama sebesar Rp .........,00 (......... rupiah) setiap 2 (dua) minggu 1 (satu) kali pada hari ............
Bulanan
1. Pihak Kedua wajib melunasi total pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (dua) ayat 4 (empat) sejumlah Rp .........,00 (......... rupiah) secara angsuran kepada Pihak Pertama sebesar Rp .........,00 (......... rupiah) setiap bulannya pada tanggal ........................ bulan yang bersangkutan, kecuali apabila tanggal pembayaran angsuran jatuh pada hari libur, maka pembayaran angsuran dibayar pada hari kerja sebelumnya.
Untuk tempo (lebih dari 1 bulan)
1. Pihak Kedua wajib melunasi margin keuntungan pembiayaan secara cicilan sejumlah Rp. ...................,00 (............ rupiah) setiap bulan pada tanggal ............. bulan bersangkutan dan membayar seluruh pembiyayaan yang diterima plus margin keuntungan bulan terakhir pada tanggal ........ 200 .... sebesar Rp .........,00 (......... rupiah).
Untuk tempo (1 bulan)
1. Pihak Kedua wajib melunasi total pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (dua) ayat 4 (empat) sejumlah Rp. ...................,00 (............ rupiah) pada tanggal ............. 200....
2. Apabila karena suatu hal, Pihak Pertama terpaksa melakukan penagihan ke tempat Pihak Kedua, maka akan dikenakan biaya tagih sebesar Rp. ...................,00 (............ rupiah) setiap kali penagihan.
3. Apabila Pihak Kedua karena kelaliannya terlambat melakukan pembayaran angsuran maka dikenakan denda sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) yang bersifat final dan wajib dibayarkan kepada Pihak Pertama untuk dimasukkan ke dana Baitul Maal.
Pasal 8
Biaya-Biaya
Biaya administrasi yang terdiri dari bea materai, biaya notaris dan biaya-biaya lainnya yang timbul sehuhungan dengan keperluan pembiayaan ini sejumlah Rp .......,00 (......... rupiah) merupakan beban dan harus dibayar oleh Piha Kedua pada saat penandatanganan akad ini.
Pasal 9
Jaminan
Guna menjamin pembayaran kembali pembiayaan ini dan segala biaya lainnya yang dibebankan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, dan sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari akad ini, maka dengan ini Pihak Kedua menyerahkan jaminan kepada Pihak Pertama sebagimana tersebut dibawah ini:
Kendaraan Bermotor
Sebuah BPKB Mobil Merk Toyota Kijang Inova, warna biru metalik, tahun pembuatan 2005, dengan nomor mesin 102405, nomor rangka 012045, Nomor polisi A 440 liez, Nomor BPKB 104258, Atas Nama Agus Hadi.
Sedang asli dukumen tersebut saat ini statusnya berada dalam kekuasaan Pihak Pertama, sedang Pihak Kedua menyatakan selama kewajiban Pihak Kedua belum selesai, maka Pihak Kedua tidak boleh dan tidak berhak untuk memindahtangankan barang jaminan tersebut.
JAMINAN (Sertifikat Jaminan atas nama: PIHAK KEDUA)
Untuk menjamin pembayaran kembali Fasilitas Pembiayaan beserta keuntungan tepat pada waktunya dan jumlah uang lainnya yang harus dibayarkan menurut kesepakatan ini, maka PIHAK KEDUA dengan ini mengagunkan atas sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah rumah batu, Sertifikat Hak Milik/Hak Guna Bangunan nomor : 7169/Trihanggo, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 25/01/2000, nomor : 00005/2000, luas 864 (delapan ratus enam puluh empat) meter persegi, tercatat atas nama: NUR KHOLIS yang terletak di Kelurahan/Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai agunan bagi Pihak Pertama.
Sedang asli dukumen tersebut saat ini statusnya berada dalam kekuasaan Pihak Pertama, sedang Pihak Kedua menyatakan selama kewajiban Pihak Kedua belum selesai, maka Pihak Kedua tidak boleh dan tidak berhak untuk memindahtangankan barang jaminan tersebut.
JAMINAN (Sertifikat Jaminan bukan atas nama: Pihak Kedua)
Untuk menjamin pembayaran kembali Fasilitas Pembiayaan beserta keuntungan tepat pada waktunya dan jumlah uang lainnya yang harus dibayarkan menurut kesepakatan ini, maka PIHAK KEDUA dengan ini mengagunkan atas sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah rumah batu, Sertifikat Hak Milik/Hak Guna Bangunan nomor : 7169/Trihanggo, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 25/01/2000, nomor: 00005/2000, luas 864 (delapan ratus enam puluh empat) meter persegi, tercatat atas nama: JARWO PRAYITNO yang terletak di Kelurahan/Desa sempu, Kecamatan cipare, kota serang, Provinsi Banten, sebagai agunan bagi Pihak Pertama.
Sedang asli dukumen tersebut saat ini statusnya berada dalam kekuasaan Pihak Pertama, sedang Pihak Kedua dan Penjaminnya menyatakan selama kewajiban Pihak Kedua belum selesai, maka Pihak Kedua dan Penjaminnya tidak boleh dan tidak berhak untuk memindahtangankan barang jaminan tersebut.
Pasal 10
Hal-Hal yang Harus Dilaksanakan oleh Pihak Kedua
Akad pembiayan murabahah ini dapat dilaksanakan apabila:
1. Menjaga barang selayaknya sebagai seorang pemilik yang jujur dan baru melakukan hal-hal yang diperlukan baik atas inisiatif sendiri maupun setelah mendapat teguran baik secara lisan maupun secara tertulis dari Pihak Pertama.
2. Menyerahkan kepada Pihak Pertama asli surat-surat bukti kepemilikan atas jaminan sebagaimana tersebut dalam akad pembiayaan ini untuk disimpan oleh Pihak Pertama sampai dengan lunasnya pembiayaan.
Pasal 11
Cidera Janji
1. Pihak Kedua dianggap telah melanggar akad ini bila terbukti Pihak Kedua telah melakukan salah satu atau lebih perbuatan-perbuatan berikut ini:
a. Memindahtangankan barang yang menjadi objek transaksi sebelum kewajiban Pihak Kedua LUNAS.
b. Terjadi kemunduran angsuran sampai 2 (dua) bulan.
2. Atas pelanggaran tersebut maka Pihak Kedua harus melunasi semua tunggakan pembayaran atau menyerahkan barang jaminan kepada Pihak Pertama untuk ditaksir menurut harga umum dengan cara apa pun yang sah dan halal, selanjutnya digunakan untuk menutup sisa pembayaran, kelebihan dari hasil penjualan setelah dikurangi sisa pembayaran kepada Pihak Pertama akan dikembalikan kepada Pihak Kedua, jika ternyata masih kurang, maka Pihak Kedua harus menutup kekurangan tersebut.
Pasal 12
Penjamin dan atau Penaggung Jawab
Jika terjadi permasalahan yang menyebabkan Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka urusan akan dilimpahkan kepada:
Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat rumah :
Alamat pekerjaan :
Nomor KTP :
Nomor telepon :
Pasal 13
Asuransi Pembiayaan dan atau Jiwa Pihak Kedua
Untuk kepentingan Pihak Pertama, Pihak Pertama dapat mempertanggungkan atau mengansuransikan pembiayaan ini dan atau jiwa Pihak Kedua kepada perusahaan asuransi syariahyang disepakati dan disetujui Pihak Pertama atas beban Pihak Kedua dengan syarat-syarat asuransi yang berlaku.
Pasal 14
Penyelesaian Perselisihan
1. Segala perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi atau dalam melaksanakan akad-akad ini maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh Pihak Pertama, maka dengan ini Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada lembaga hukum dan atau Pengadilan Agama di mana akad murabahah ini ditandatangani dan segala biaya yang timbul menjadi beban Pihak Kedua.
Pasal 15
Ketentuan-Ketentuan lain
1. Ketentuan-ketentuan lain, kuasa-kuasa (wakalah) yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dalam akad ini diberikan berasaskan ketentuan syariah dengan hak subtitusi dan tidak dapat ditarik kembali baik oleh ketentuan undang-undang yang mengakhiri pemberian kuasa (sebagaimana ditentukan dalam pasal 1813 KUH Perdata) maupun oleh sebab apapun juga dan kusa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari akad pembiayaan ini yang tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut akad ini tidak akan dibuat.
2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam akad ini tunduk pada hukum positif yang berlaku di Indonesia dan akan dituangkan dalam surat menyurat, kertas-kertas dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam akad ini.
3. Akad ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak.
Ditandatangani di ................, ............
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
NUR SYARIF S.HI TTD Suami dan Istri
Saksi 1 Saksi 2 Saksi 3
(.......................) (.......................) (.......................)
PJ: ttd